Jackson Kumaat

SEBUAH kehormatan dalam hidup saya, Presiden FIFA Joseph S Blatter menerima kunjungan rombongan asal Sulawesi Utara (Sulut), Kamis jam 15.30 waktu setempat. Berlokasi di markas FIFA di Zurich Swiss, Blatter dan Wakil Presiden FIFA Michel Platini, menerima kedatangan kami dengan ramah.

Sebenarnya saya tak ingin menulis tentang kegiatan kami di markas FIFA. Tapi lantaran sejumlah kawan dan jurnalis di Jakarta mendorong saya untuk menulis laporan perjalanan kami, maka akhirnya saya turuti. Apalagi mereka setengah mengancam akan menyamai saya seperti Anggota Dewan yang doyan studi banding.

Tapi okelah, lagipula saat ini saya sedang dalam suasana santai di lobi sebuah hotel yang menyuguhkan panorama alam. So, keinginan untuk menulis pun muncul.

Saya dan beberapa pengurus PSSI Pengda Sulut, memang sudah merencanakan pertemuan tersebut. Target kami sebenarnya menawarkan kerja sama dengan FIFA untuk menyediakan tenaga terlatih dan fasilitas olah raga. Kebetulan, saya ditugasi oleh Gubernur Sulawesi Utara Pak Sinyo Sarundajang, untuk membantu pembangunan infrastruktur ‘Bumi Nyiur Melambai’.

Sebenarnya, tak akan sulit menemui Pak Blatter. Apalagi sebelumnya, kami sudah mengirim surat via email, tentang rencana kunjungan rombongan dari Sulut. Singkat cerita, menjelang sore, sekretaris Pak Blatter mempersilakan kami menunggu di ruang tamu.

Tak sampai 10 menit, Pak Sepp Blatter datang, diikuti di belakangnya Pak Michel Platini. Kami semua tersenyum sumringah. Apalagi sahabat saya Fabian, merupakan penggemar Platini, yang pernah menjadi pemain sepakbola asal Prancis.

Pembicaraan kami berlangsung secara informal, jadi tak ada seremoni. Pihak FIFA juga sebelumnya telah menerima laporan tentang maksud kunjungan kami, sebagai Staf Khusus bindang Investasi Gubernur Sulawesi Utara.

Pak Blatter tampaknya sudah mengetahui kondisi sepakbola di Tanah Air. Di mulai dari polemik di tubuh PSSI sejak dipimpin Nurdin Halid, hingga belum jelasnya status kepemimpinan PSSI saat ini. Beliau juga bercerita tentang kemajuan sepakbola di negara-negara berkembang, hingga kasus korupsi di club sepak bola di Eropa.

Dalam paparannya, Pak Blatter menyambut baik setiap upaya memajukan sepakbola. Baginya, sepakbola adalah sebuah industri ekonomi yang harus ditangani dengan baik. ”Mau tak mau, sepak bola itu adalah industri karena membutuhkan pihak-pihak terkait,” katanya.

Organisasi sepakbola dunia ini berharap Indonesia segera mengembangkan industri sepakbola, karena sepakola di Tanah Air dinilai memiliki potensi yang sangat besar. FIFA juga menjanjikan pengembangan pemain-pemain muda Indonesia, apabila Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bisa stabil dan lepas dari kekisruhan.

Menurut Blatter, potensi industri sepakbola Indonesia sangat besar, jika dapat dijalankan dengan baik.Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam mengembangkan industri sepakbola di Indonesia harus ada syaratnya. Salah satunya adalah kondisi sepakbola nasional harus stabil, sehingga program-program pengembangan bisa dilakukan.

Presiden FIFA kepada kami mengaku sangat memperhatikan perkembangan sepakbola di Indonesia. Karena itu mereka sangat menyayangkan PSSI tidak kunjung menyelesaikan masalahnya. ”Kuncinya: jangan sampai kisruh lagi,” kata Blatter, dengan nada sedih.

Memang dalam beberapa bulan terakhir, masalah di PSSI belum juga kunjung selesai. Meski sudah dibentuk Badan Normalisasi PSSI, pergantian pengurus sampai saat ini belum menemui titik terang.

Tapi yang jelas, pembicaraan kami tak masuk ke ‘ranah politik’. Akhir-akhir ini memang masalah PSSI sedang disorot publik Tanah Air, setelah FIFA memutuskan untuk merombak susunan Komite Normalisasi dengan mengganti lima anggotanya. Perombakan ini terjadi karena FIFA menilai lima anggota Komite Normalisasi berafiliasi kepada Liga Primer Indonesia. Surat yang ditandatangani oleh Sekjen FIFA Jerome Valcke tersebut kabarnya ditujukan kepada Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar. Komite Normalisasi yang diketuai Agum Gumelar terdiri dari tujuh anggota, yakni Djoko Driyono, Dityo Pramono, Siti Nurzanah, Sukawi Sutarip, Samsulashar, FX Hadi Rudyatmo, dan Satim Sofyan.

Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman jurnalis di Jakarta yang beberapa jam lalu genjar mengirim pesan singkat SMS, tentang kehadiran saya di markas FIFA. ”Tenang aja Mas. Saya saat ini gak ada niat masuk bursa Ketua Umum PSSI kok. Btw, lebih baik BBM-an aja, SMS kan kena roaming. Hehehe,” begitu SMS saya terakhir.

Dan yang teringat dalam pertemuan tersebut, tentang komitmen FIFA dalam mengembangkan masa depan sepakbola nasional, termasuk di Sulut. Pak Blatter pun tampaknya mengamini. Pihak FIFA dan beberapa club raksasa seperti Barcelona dan Chelsea, memiliki agenda kerja mengunjungi Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Terakhir, sebelum sesi foto bersama dengan Pak Blatter dan Pak Platini, kami mempersilakan FIFA menjalin kerja sama yang lebih khusus, seperti mendirikan sekolah sepakbola dan membantu penyediaan sarana olah raga sepakbola. ”Jangan lupa memasukkan Indonesia dalam agenda tuan rumah Piala Dunia ya Pak,” begitu kira-kira canda saya menutup diskusi yang diiringi derai tawa.

SAYA terkejut bukan kepalang, setelah mengetahui adanya anggaran sebesar Rp 8,4 miliar per tahun untuk pemeliharaan website DPR RI. Malah, ada biaya sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2010 yang ditujukan untuk biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id.

Lho, apa bedanya website dan situs DPR? Memangnya ada dua website DPR?

Pertanyaan tersebut muncul dipikiran saya setelah membaca berita ‘Miliaran Rupiah untuk IT DPR’. Isinya adalah komentar dari Mas Roy. Tapi ini bukan Mas Roy Suryo yang ngumbar janji bakal bongkar data IT DPR. Di tulisan yang saya ulas ini adalah berita Mas Roy Salam, Peneliti dari Indonesia Budget Centre (IBC), konon punya data dari Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Roy Salam, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:

1. Pembangunan dan pengembangan IT:
- belanja honor Rp 491,73 juta
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta
- belanja bahan Rp 174,24 juta

2. Seminar dan lokakarya:
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta
- belanja jasa Rp 207 juta
- belanja barang Rp 7,92 juta
- belanja modal, peralatan, dan mesin Rp 6,6 miliar
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar

Wow, ini angka fantastis untuk pengembangan IT parlemen di dunia! Mungkin baru di Indonesia yang memiliki anggaran demikian besar. Yang saya tahu, pengembangan IT dan website di luar negeri tak memakan biaya yang besar. Kecuali IT militer dan lingkungan istana yang bisa jadi membutuhkan penanganan khusus.

Bisa jadi, data ini tak terbongkar jika tak ada insiden komisi8@yahoo.com saat studi banding rombongan Anggota DPR di Australia beberapa waktu lalu. Di tulisan saya sebelumnya, saya menyebut ‘2.301 Orang Pintar dan 16 Orang Tolol’. Ternyata, banyak anggota Dewan yang tak memiliki surat elektronik email resmi dari DPR. Yang jelas, mata publik kini terbuka lebar, betapa borosnya dana yang dikelola dan dimainkan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat.

Saya pernah berurusan dengan penanganan website kantor, dan biayanya ternyata tak mencapai puluhan juta. Apalagi di zaman canggih begini, perusahaan di Jakarta tak perlu membeli perangkat komputer server yang harganya termurah mencapai Rp 15 juta. Cukup dengan sewa server yang ditanani oleh perusahaan IT dan sewa tenaga operasional IT, website tetap aman. Email pun terjamin aman kerahasiaannya.

Entah karena tak paham IT atau justru malah terlalu pintar terhadap manfaat IT, angka fantastis itu muncul dalam anggaran DPR tahun 2010. Mudah-mudahan, kalangan DPR bisa sadar jika mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Dan untuk tim audit BPK, semoga di masa yang akan datang lebih teliti lagi memeriksa alokasi keuangan dan mengecek langsung keberadaan barang atau jasa dimaksud.

Dan terakhir, semoga kasus dana anggaran IT DPR ini bisa dituntaskan secara proporsional. Jika ada yang bermain, silakan aparat penegak hukum bertindak. Dan jika memang karena keluguan kalangan DPR mengelola IT, ada baiknya mengaku saja. Tak perlu malu-malu belajar membuka website DPR dan mengirim email ke konstituen. Malah kalau boleh, sewaktu-waktu silakan teleconference saja ke luar negeri, tanpa harus studi banding yang biayanya lumayan mahal.

AKHIR pekan lalu bertempat di Wisma Duta Besar (Dubes) Indonesia di Tilden Street, 2700, Washington DC, Amerika Serikat, menjadi saksi suka cita Indonesia di Negeri Paman Sam. Malam itu, Dubes Dino Patti Djalal menggelar santap malam bersama warga Sulawesi Utara (Sulut) yang dihadiri oleh sejumlah perusahaan ternama di AS.

Adalah Dino Patti Djalal bertindak sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator acara ramah-tamah Indonesia-AS. Sebelumnya memang sudah direncanakan, kami rombongan dari Sulut mengadakan pertemuan informal, dalam rangkaian forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Montana, AS.

Gubernur Sulawesi Utara DR SH Sarundajang yang ditugaskan sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Forum APEC itu, berupaya mempromosikan daerahnya, meski acara belum dimulai. Gubernur duduk di deretan depan didampingi Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Dubes RI Dino Patti Djalal dan Istri Rosa Rai Djalal. Di antara para tamu penting Dubes Dino Djalal, hadir juga mantan Dubes AS di Indonesia Cameron Humme, sejumlah duta besar asing di AS, dan berbagai perwakilan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, seperti Connoco Philips dan Freeport. Selain itu, juga hadir puluhan pengusaha dan diplomat di Washington DC.

Ternyata Dino Patti Djalal sudah tahu ‘serangan fajar’ tersebut. Dalam kata sambutannya, Dino buru-buru memperkenalkan Sulut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

”Keindahan taman laut Bunaken, kata Dubes Dino, merupakan warisan terbaik dunia yang ada di Sulawesi Utara. Malam ini kita akan menyaksikan keindahan lain Sulut dalam kemasan lagu-lagu yang akan dibawakan Paduan Suara Gema Sangkakala yang telah memenangkan medali emas pada Olympic Choir di Reno, Amerika Serikat,” kata Dino Pati Djalal.

Saya dan mungkin seluruh undangan yang hadir, dibuat kagum oleh penampilan paduan suara ‘Gema Sangkakala Choir’ dengan berbagai kombinasi lagu. Setiap lagu dibawakan membuat hadirin terkesima. Mereka tampak serius menyaksikan kemampuan olah vocal Gema Sangkakala yang sudah memiliki rekor dunia.Salah satu cuplikan lagu yang dibawakan, ada di sini.

Sebelumnya pada 5-8 Mei yang lalu di Festival The American International Choral Festival Reno Tahoe Nevada, Amerika Serikat, ‘Gema Sangkakala’ meraih merail gold medal (emas) pada kategori Mixed Choir dan silver medal pada kategori Musica Sacra. Paduan suara ini membawakan empat lagu pada kategori mixed choir, yakni  Lux Arumque, Crucifixus, Ubundlied, dan Flight of the Bumblle Bee. Kemudian, pada kategori Musica Sacra, empat lagu yang dipanggungkan, ialah Chistus Factus Esy, Gloria 3, Verlai Uns Friden dan Sanctus.

Gubernur mengambil kesempatan dengan tampil ke panggung dan mempersembahkan lagu ‘Sio Mamae’. Sebenarnya ini adalah lagu dari Ambon. Tapi karena ada kedekatan bahasa Ambon dan Manado, maka lagu ini cukup familiar di Sulut.

”Saya berharap hubungan ini akan terus berlanjut, karena kami memiliki lebih banyak keindahan dan keunggulan lainnya yang pasti anda tertarik untuk melihatnya,” kata Gubernur. Perkataan ini langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Dubes Dino Pati Djalal sepertinya terlihat puas dan menyampaikan apresiasi atas penampilan Sulut. Dalam wawancara dengan beberapa jurnalis usai acara itu, Dubes berjanji akan segera merancang forum bisnis dan investasi bagi Sulut dan dalam waktu dekat akan membawa sejumlah investor langsung ke Sulut.

Bagi saya, tampaknya nyanyian menjadi salah satu trik baru untuk mempromosikan pariwisata. Dengan bernyanyi, tersirat nilai-nilai kedamaian dan suka cita pada setiap pribadi manusia. Faktor itulah yang bisa meyakinkan para investor bahwa Sulut dan Indonesia ramah terhadap pendatang dan tentunya, investasi.

SULAWESI UTARA (Sulut) mendapat kehormatan sebagai perwakilan provinsi di Indonesia dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang berlangsung di Montana Amerika Serikat. Salah satu faktor diikut-sertakannya Sulut dalam rombongan delegasi RI di APEC, yakni predikat Sulut sebagai provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tulisan saya sebelumnyamengutip berita Koran Kompas, hingga saat ini hanya ada 15 daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ke-15 daerah itu terdiri atas kabupaten, kota, dan satu provinsi, yaitu Sulut. (Mohon maaf kepada Kompasianer yang ingin membaca berita di Koran Kompas tersebut, sebelumnya harus membayar Kompas Digital. Hehehe…)

Itulah yang menjadikan acara ini berharga mahal bagi Sulut. Sebagai daerah yang memiliki predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sulut harus melewati 173 indikator penilaian. BPK juga memberikan opini terendah dalam tingkatan pemberian pendapat hasil audit mereka terhadap 18 dari 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ke-18 daerah itu memperoleh opini tidak wajar, yang artinya, seluruh laporan keuangan tidak memberikan keyakinan kepada auditor BPK dalam pemeriksaannya.

Jadi, ini adalah sebuah ‘tiket’ bagi Sulut untuk menghadiri APEC di Montana. Tentunya bagi kami rombongan dari Sulut, event ini mampu menjual Sulut untuk dijadikan sasaran investasi jangka panjang. Apalagi posisi geografis Sulut sangat strategis di bibir pasifik.

Dalam beberapa kesempatan formal, Gubernur SH Sarundajang dan Duta Besar Dino Patti Djalal menerima apresiasi dari komunitas bisnis Amerika Serikat. Mudah-mudahan pertemuan itu akan mempercepat mimpi besar Sulut menjadi pintu masuk Asia Pasifik.

Usai pertemuan ini, kami dari Sulut berencana untuk membangun kantor badan investasi yang diberi nama North Investment Sulawesi Board, yang berlokasi di Manado, Singapura dan Hongkong. Singapura dan Hongkong dipilih menjadi kantor perwakilan karena dua negara ini merupakan pusat ekonomi di kawasan Asean. Meski demikian, pembentukan badan ini dipastikan tak akan bebani APBD.

Harus diakui, hingga kini banyak kalangan investor asing melakukan wait and see sebelum menanamkan investasi di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, setiap investor harus mengeluarkan dana siluman, agar bisa mendapatkan izin berbelit-belit dari level pusat hingga daerah.

Sudah saatnya, pemerintah mengubah paradigm ini, yakni menyediakan fasilitasi perizinan secara gratis, termasuk tak memungut biaya jasa fasilitasi pengurusan perizinan. Pengurusan izin selama ini ditengarai menjadi masalah lemahnya minat asing menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

Slogan anti-korupsi selama ini dikenal publik hanya sebatas kinerja aparat penegak hukum di kepolisian dan KPK. Maka dari itu, kini saatnya pemerintah daerah mendukung anti-korupsi yang dimulai dari dalam, yakni tidak melakukan pungutan liar (pungli) serta mempermudah izin investasi asing. Semoga hal ini bisa diikuti daerah lain, agar investasi asing mengalir ke daerah, demi kesejahteraan 

Tampaknya, Pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya di bidang pariwisata. Di Sulawesi Utara (Sulut) misalnya, angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut menurun drastis pada tahun 2010 hingga triwulan I tahun 2011.

Menurut berita tersebut, pada tahun 2010 data kunjungan turis asing hanya 20.045 orang, atau turun dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 51.977 orang. Hingga triwulan I-2011, Januari hingga Maret, kunjungan wisatawan asing baru 4.000 orang.

Uniknya menurut data Dinas Pariwisata Sulut, angka kunjungan wisatawan nusantara juga turun tajam dari 1.529.973 orang tahun 2009 menjadi 258.512 orang tahun berikutnya. Saya menduga, tingginya wisatawan pada tahun 2009 itu, karena Sulut memiliki ivent yang digelar bersamaan, yakni konferensi kelautan dunia WOC, pertemuan tingkat tinggi negara terumbu karang dan pelaksanaan Sail Bunaken.

Mudah-mudahan ini tidak menjadi mimpi buruk bagi para pelaku industri pariwisata, khususnya di Sulut. Data ini juga harus menjadi titik nol perbaikan manajemen dan sistem kepariwisataan. Mau tak mau dan suka tak suka, kita harus mengakui bahwa pariwisata adalah industri yang membutuhkan komitmen dan kerja sama pihak-pihak terkait.

Bagi saya, promosi adalah ujung tombak dalam upaya menarik wisatawan mancanegara. Ibarat teknik marketing, Indonesia harus memiliki tim markerter yang andal di luar negeri, untuk mempromosikan pariwisata di negara-negara sahabat. Tentunya, negara-negara ini merupakan calon turis yang ‘royal’ berpergian ke luar negeri.

Suatu malam ketika mampir di Lomalinda California, saya menghadiri cara bertajuk ‘Semalam di Minahasa’ yang menyuguhkan tari-tarian dan lagu daerah, khususnya dari Minahasa. Saya masih ingat, kala itu sejumlah warga AS turut serta dalam ‘pesta rakyat’ tersebut. Nah, persoalannya adalah, event seperti ini belum digarap maksimal untuk menyedot perhatian warga AS secara luas, karena masih terbatas acara ‘kangen-kangenan’ warga Indonesia.

Siapa para markerter pariwisata itu? Sebaiknya adalah warga Indonesia yang sudah menetap di luar negeri dengan dukungan kantor-kantor perwakilan Indonesia di sana. Secara formal, mereka harus turut membantu menggairahkan wisata Nusantara. Dan secara informal, promosi wisata ini bisa dalam bentuk pergaulan sehari-hari.

Pernah saya mengunjungi Singapura, tepatnya di Merlion Park. Patung singa dengan mngeluarkan air mancur dari mulut singa tersebut, sangat terkenal. Biasanya, para wisatawan mancanegara seperti saya ketika itu, memiliki target wisata ke Merlion Park.

Di sanalah saya menemui sejumlah pelancong asing yang lebih mengenal istilah ‘Bali’ daripada ‘Indonesia’. Harus diakui, banyak bule yang kurang familiar dengan nama Indonsia, apalagi Sulut. Mereka lebih mengenal Bali. Sedangkan jika kita sebut Bunaken, Danau Toba, Raja Ampat atau Tanah Toraja, mereka begitu antusias, daripada kita memperjelas asal usul diri kita dari ‘Indonesia’.

Tanpa bermaksud mengecilkan semangat nasionalisme, menurut saya, konsep inilah yang perlu digerakkan. Pariwisata tak boleh terpengaruh oleh iklim politik, meskipun kadangkala kondisi itu tak dapat terhindarkan. Kita harus lebih giat lagi mempromosikan objek-objek wisata selain Bali. Apalagi, saat ini sudah ada rute penerbangan langsung, seperti Manado-Singapura atau Makassar-Singapura. Dengan memperkenalkan objek wisata dan tentunya jaminan keamanan selama berkunjung, saya optimis, tim markerter pariwisata di luar negeri akan terbantu dengan tim bayangan, yakni para turis yang baru saja berkunjung dari Indonesia. Promosi ‘dari mulut ke mulut’ adalah promosi yang luar biasa dalam dunia marketing.

KETIKA merindukan istri tercinta dan anak-anak yang saya sayangi ketika saya dinas di Paris, saya dikejutkan penayangan foto teman saya, Sevry Nelwan, yang bergaya dengan latar belakang Menara Eiffel. Saya langsung telepon menanyakan keberadaannya, tapi ia menjawab sedang berada di kantor kawasan Warung Buncit Jakarta Selatan.

Beberapa hari lalu setelah ‘studi banding’ di Markas FIFA, saya dan rombongan dari Sulawesi Utara (Sulut) mengunjungi kota Paris, untuk memenuhi undangan calon investor. Usai mengadakan pertemuan maraton berjam-jam tersebut, saya sempat berhenti sejenak di sekitar taman Menara Eiffel, untuk narsis sejenak. Ketika saya masih anak-anak, mengunjungi Eifel adalah sebuah mimpi. Tapi, akhirnya, mimpi yang diiringi dengan doa itu menjadi nyata.

Sambil terbahak-bahak, kawan saya itu mengaku tak berada di Paris, melainkan di SPBU Total yang berada di Warung Buncit, persis di sebelah kantor saya. Foto yang dipostingnya di Facebook itu merupakan background atau backdrop berukuran sekitar 6X3 meter, yang sengaja dipasang di seluruh SPBU Total di Jakarta dan sekitarnya.

Sebenarnya, bukan bermaksud meremehkan kawan saya, Sevry Nelwan, mampu ke Paris atau ke Negara lainnya. Saya cuma kaget saja, karena beberapa hari sebelum take-off dari Bandara Sukarno-Hatta, saya turut diantar oleh kawan itu.

Inilah sumber ‘kekagetan’ saya itu. Di situsnya, ternyata SPBU Total sedang mengadakan kontes berfoto-ria dengan latar belakang Paris dan beberapa bangunan ciri khas Perancis. Setiap orang dipersilakan menampilkan ekpresi yang paling seru dan bergaya ala Perancis. Bergaya ala Perancis? Wah, kayaknya seru juga ya.

Perusahaan pengelola SPBU Total ini adalah investor asal Perancis yang mengembangkan usahanya di Indonesia. Kabarnya, harga BBM yang dijual perusahaan ini, mengikuti harga minyak dunia, dan tidak menjual BBM jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah RI.

Beberapa foto calon pemenang kontes ini tampil bergaya, dengan menggunakan latar belakang gambar suasana Perancis yang ada di SPBU Total. Ada yang bergaya di Arc de Triomphe, Palace of Versailles, Museum Louvre serta Menara Eiffel. Lucunya, ada juga yang bergaya dengan sepeda. Masak sih isi bensin ke SPBU dengan sepeda? Hehehe…

Lebih unik lagi kawan saya itu, Si Sevry itu. Ia mengaku hanya membeli kopi ekspres seharga Rp 5 ribu usai makan siang di Warung Padang, di dekat kantor. Kata dia, untuk berfoto-ria, idealnya harus mengisi bensin, yang termurahnya sekitar Rp 9 ribu per liter. Karena posisi SPBU di sebelah kantor, maka ia sempatkan berfoto ria dengan modal kopi tersebut. Kalau ada rekan-rekan Kompasianer yang tertarik, silakan klik saja situsnya di sini.

Oke deh, mudah-mudahan bisa menang ya. Lumayan kan bisa pesbukan dengan Samsung Galaxy Tab. Tapi tetap teruslah bermimpi, berusaha dan berdoa, karena suatu saat nanti, siapa pun bisa berfoto di Menara Eiffel betulan sambil menyeruput kopi khas Bolaang Mongondow. Yang jelas, bukan Menara Eiffel bohongan.

TAMPAKNYA tak banyak media nasional yang tertarik pada pertemuan APEC (Asia Pasific Economic Corporation), di Big Sky Montana Amerika Serikat, pada pertengahan Mei 2011. Saya yang hadir dalam pertemuan itu bisa memaklumi, karena bisa jadi iklim politik dalam negeri yang sedang ‘hot’ mempengaruhi daya tarik media massa.

Tanpa bermaksud melangkahi peran pers sebagai pusat informasi, izinkan saa berbagi pengalaman selama berlangsungnya APEC. Sebelumnya, di tulisan ‘Promosi Pariwisata sambil Bernyanyi‘ saya mengungkapkan apresiasi warga AS dan Indonesia saat paduan suara Gema Sangkakalamengumandangkan sejumlah lagu. Saya yakin, dengan nyanyian dapat mencairkan kebekuan suasana-apalagi di AS sedang musim dingin-sekaligus menyampaikan pesan damai dari Bumi Pertiwi.

Salah satu kebanggaan sebagai warga Indonesia di negeri seberang adalah disediakannya tempat dan kesempatan bicara oleh Sang Tuan Rumah. Pemerintah AS dalam hal ini diwakili oleh Ms Giinger Lew, mempersilakan ketua tim rombongan Indonesia, SH Sarundajang yang juga Gubernur Sulawesi Utara itu, untuk membahas topik Small and Medium Entreprise Scale (SME’s).

Dalam pertemuan tingkat menteri dan representatif 40 negara anggota APEC itu, Sarundajang menyampaikan pengalaman Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, yang kini semakin pro-aktif melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Ini merupakan jawaban atas tantangan perubahan iklim, menyusul rusaknya sistem lingkungan hidup karena ketidakcerdasan manusia atau negara di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ms Giinger Lew yang juga salah satu eksekutif Gedung Putih (Tim Eksekutif Presiden AS Barack Obama), turut mengapresiasi Indonesia yang tetap mengedepankan kerja sama antar-negara, dalam mempersiapkan strategi bersama dalam menanggulangi problem kemiskinan dunia.

Dalam respon Ms Giinger Lew, untuk menghadapi semakin kompleks tantangan dan kebutuhan manusia seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, maka dunia harus mampu menyiapkan strategi baru yang diharapkan bakal semakin terfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketimpangan dunia yang ditandai dengan perbedaan taraf hidup antar-bangsa, harus diminimalkan untuk dapat menciptakan dunia yang damai. Di sini persoalan keadilan harus dikedepankan, sebab dengan bertumbuhnya keadilan, maka damai yang menjadi cita-cita bersama bisa dicapai.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal turut merespon positif konsep pemikiran yang disampaikan delegasi Indonesia. Menurut Dubes Dino Patti Djalal, Indonesia telah memberi sumbangsih pemikiran terhadap berbagai kebijakan APEC dan Amerika Serikat selaku penggagas forum ini.

“Indonesia menjadi role model terkait ekonomi di bidang usaha kecil dan menengah (UKM). Indonesia telah direpresentasikan sebagai bagian penting dalam diplomasi global di bidang iklim. Indonesia juga secara kritis menyampaikan pentingnya perwujudan komitmen pengurangan emisi dalam rangka meredam pemanasan global,” kata Dino Patti Djalal.

Selama berlangsungnya APEC, saya lihat isu pemanasan global masih menghangat, meskipun isu-isu seperti demokratisasi dan terorisme disorot media massa. Dengan forum APEC itu, kami dari delegasi Indonesia turut mengungkapkan komitmen Indonesia dalam mereduksi emisi dari 26 persen ke 20 persen dari ambang batas pada tahun 2020. Kami mampu merespon dengan baik dan justru meminta agar negara maju seperti Amerika serius dalam mengimplementasikan komitmen mengurangi emisi CO2. Apalagi, Indonesia juga secara kritis menyampaikan pentingnya perwujudan komitmen pengurangan emisi dalam rangka meredam pemanasan global.

KETIKA aparat KPK gencar mengkampanyekan anti-korupsi dan memburu para koruptor di daerah, banyak daerah menutup diri terhadap laporan keuangannya. Alhasil, dari sebanyak 33 propinsi di Indonesia, hanya satu yang propinsi yang memiliki laporan keuangan transparan.

Di berita Koran Kompas, hingga saat ini hanya ada 15 daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ke-15 daerah itu terdiri atas kabupaten, kota, dan satu provinsi, yaitu Sulawesi Utara (Sulut).

Tampaknya, ini menjadi salah satu perjuangan Sinyo Harry Sarundajang dalam memimpin daerah‘Bumi Nyiur Melambai’. Tentulah tak mudah meraih gelar WTP untuk kantor pemerintahan. Apalagi, baru saja Sulut menggelar sejumlah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung secara marathon di tahun 2010.

Selain penghargaan WTP, BPK juga memberikan opini terendah dalam tingkatan pemberian pendapat hasil audit mereka terhadap 18 dari 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Ke-18 daerah itu memperoleh opini tidak wajar, yang artinya, seluruh laporan keuangan tidak memberikan keyakinan kepada auditor BPK dalam pemeriksaannya. Sayangnya, BPK tak merilis daerah mana saja yang memiliki laporan buruk itu.

Bagaimana kriteria WTP dan untuk apa gelar ini?

Sebenarnya secara awam, setiap kepala daerah harus mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Setidaknya, di sinilah kunci seorang pemimpin dalam mewujudkan clean government dan good governance. Bisa jadi, banyak gubernur di Indonesia yang belum memiliki kemampuan ini, sehingga mereka gagal meraih predikat WTP.

Secara substansial, setiap kepala daerah harus memiliki peningkatan kinerja ekonomi dan kesejateraan warganya. Ini didasarkan pada sejumlah indikator, yakni kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, kepala daerah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pertumbuhan nasional, tindakan kepala derah dalam mengurangi rata-rata pengangguran nasional serta memiliki inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional.

Selain itu, kepala daerah juga harus berusaha memacu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata kenaikan PAD nasional serta kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional.

Bisa jadi, tak semua Gubernur di Indonesia memiliki kemampuan seperti Pak Sinyo. Padahal, penghargaan WTP ini adalah barometer kinerja tiap propinsi, kabupaten dan kotamadya. Jadi sudah selayaknya setiap kepala daerah memiliki kemampuan di level terendah yang ditetapkan oleh Negara.

Malah, kalau perlu BPK menambah kriteria baru, yakni ‘luar biasa’ atau disingkat LB yang artinya memiliki kemampuan selevel presiden. Bukan mustahil suatu saat nanti akan muncul calon presiden yang memiliki pengalaman sebagai gubernur, seperti di Amerika Serikat. Predikat WTP ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya.

Jika setiap tahunnya tak ada kemajuan dari propinsi, kabupaten dan kotamaya yang tak berpredikat WTP, maka sudah saatnya aparat KPK bekerja. Bukan mustahil, di daerah tersebut merupakan basis ‘tikus-tikus kantor’ yang selama ini menggerogoti uang rakyat.

Lihat saja. BPK telah menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.760 kasus dengan nilai Rp 3,87 triliun dan 156,43 juta dollar AS. Temuan itu dihasilkan selama pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Semester II 2010. Untuk itu, laporan BPK ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK ke daerah untuk menindak setiap pelanggaran keuangan.

Salam Kompasiana!

PARA pelancong asing yang hobi berwisata, lebih mengenal istilah ‘Bali’ daripada ‘Indonesia’. Ini adalah fakta yang saya temui di sejumlah negara, bahwa turis asing belum mengetahui di negara mana keberadaan Pulau Dewata.

Kenapa hal ini terjadi? Perlukah kita memperdebatkan popularitas Bali dan Indonesia?

Pertanyaan ini muncul ketika saya berjumpa dengan seorang turis asal Kanada di Merlion Park Singapura. Kala itu, Sang Bule bernama Miss Yulia mengaku tak mengetahui lokasi Indonesia, setelah saya mengatakan asal negara saya. Meski saya berusaha keras, dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah tetangga dari Singapura, tapi Sang Bule tetap tak tahu. Nah, setelah saya menyebut nama Bali, barulah matanya berbinar-binar. ”Wow, you are from Bali. I love Bali. That’s a wonderfull country!” ujarnya dengan nada happy.

“Capek deh! Bali kok dibilang negara?” Tapi, kata-kata ini tentu hanya terucap di dalam hati. Saya Cuma bisa tersenyum kecut. Yang penting, Si Bule ini sudah tahu darimana saya berasal.

Dan kini tibalah saya di Denpasar Bali, sebuah pulau terkenal di seantero jagat raya yang akrab disebut Pulau Dewata, Jumlah wisatawan di sini sempat turun drastis pasca-bom Bali jilid 1 dan 2. Tapi seiring pembenahan internal dan peningkatan kinerja aparat anti-teroris, industry pariwisata di Bali makin meningkat.

Harus diakui, promosi pariwisata yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui mitra perusahaan swasta di luar negeri, selama ini lebih menonjolkan keunggulan Bali dibandingkan objek wisata lainnya di Indonesia. Secara teknis marketing, memang travel agent memiliki keterbatasan mengemas berbagai pilihan wisata.

Biasanya, selain Bali, pilihan objek wisata yang ditawarkan Pemerintah di luar negeri adalah Danau Toba, Kota Tua Batavia, Tana Toraja, Pulau Komodo, Taman Laut Raja Ampat Papua Barat danBunaken. Agaknya, cukup sulit memasukkan objek wisata lainnya, lantaran travel agent memiliki keterbatasan informasi objek wisata. Bali dan objek wisata lainnya di Indonesia memang memiliki kekurangan masing-masing. Tapi, Bali memiliki banyak kelebihan yang tak dimiliki oleh objek wisata di Indonesia.

Inilah jawaban semua pertanyaan itu. Objek wisata selain Bali harus segera dibenahi agar memiliki daya tarik tinggi saat dipromosikan di luar negeri. Objek wisata Bunaken misalnya, saat ini masih kekurangan sarana infrastruktur yang menyebabkan wisatawan kerap menunda kunjungan ke Bunaken, padahal sudah berada di kota Manado. Danau Toba, saat ini akses jalannya terlalu jauh dari Bandara Polonia Medan. Demikian pula Raja Ampat yang terkenal sebagai surge tempat diving, masih minim sarana transportasi dari kota Sorong. Kalaupun ada, itu harganya lumayan mencekiki leher kaum backpackers.

So, apakah pembenahan sarana infrastruktur adalah solusinya? Bagi saya, jawabannya adalah ya. Asalkan didukung oleh stakeholder di sektor pariwisata. Pemerintah dalam hal ini operator industri pariwisata perlu lebih meningkatkan kinerja dan kerja sama lintas-sektor.

Semoga, hal ini bisa segera dilakukan. Seluruh dunia harus tahu, bahwa Indonesia adalah objek wisata terindah. Dan Bali ada di Indonesia, bukan sebaliknya. Jika tak dimulai, lalu kapan lagi?

KOTA Manado kini berpredikat sebagai The City of Eco-tourism. Slogan yang diangkat oleh Sang Walikota Manado Vecky Lumentut ini, agaknya sulit tercapai dalam jangka waktu singkat. Tapi jika dengan prinsip kebersamaan, saya yakin Manado bisa menjadi barometer pariwisata sekelas Pulau Bali.

Apa itu ecotourism atau ekowisata?

Sebenarnya, ecotourism atau ekowisata bukan istilah baru. Penerapan slogan ini memang telah dipikirkan masak-masak, karena sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat. Dalam kapasitas sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara, saya sangat mendukung upaya ekowisata. Saya pikir, ekowisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Manado, tak akan menghambat trend wisata modern yang banyak digelar oleh daerah lain di Indonesia. Secara khusus, saya berupaya semaksimal mungkin mendukung hal ini, dalam aktivitas di Badan Pariwisata Sulawesi Utara.

Rumusan ‘ecotourism’ sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain. “Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas.”

Nah, mungkin mirip dengan wisata alam yang kini banyak ditampilkan di televisi. Tentunya, pariwisata ekologis adalah perjalanan wisatawan ke tempat-tempat alami yang relatif masih tergolong natural atau baru. Konsep ini sangat terkait dengan trend tujuan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar. Bisa juga mengunjungi budaya masyarakat lokal, baik dari masa lampau maupun masa kini.

Dalam perkembangan pariwisata modern, kini ecotourism disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) pada awal tahun 1990. Bunyinya seperti ini, “Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people.” Artinya, ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahtraan penduduk setempat”.

Definisi ini sebenarnya hampir sama dengan yang diberikan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sama-sama menggambarkan kegiatan wisata di alam terbuka, hanya saja menurut TIES dalam kegiatan ekowisata terkandung unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahtraan penduduk setempat.

Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan pontensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam plus plus. Definisi di atas telah telah diterima luas oleh para pelaku ekowisata.

Untuk itu, kini dibutuhkan kerja sama dan kepudulian berbagai stake holder yang memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Pulau Bunaken misalnya, harus dijaga dengan pengawasan ketat, agar tak ada lagi keluhan wisatawan mancanegara terhadap masalah sampah.

Ini menjadi faktor penting, menyusul makin banyaknya kerusakan lingkungan oleh pembangunan yang bersifat eksploatatif terhadap sumber daya alam. Di samping itu, kita membutuhkan lingkungan asri yang dijaga oleh partisipasi aktif masyarakat setempat. Makanya, Pulau Gangga dan Lehaga yang masih alami di Sulut, harus tetap jaga kealamiannya.

Saya yakin, partisipasi masyarakat lokal akan timbul jika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi (’economical benefit’) dari lingkungan yang lestari. Kehadiran ekowisatawan ke tempat-tempat yang masih alami itu memberikan peluas bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan alternatif, seperti menjadi pemandu wisata, porter, membuka homestay, pondok ekowisata (ecolodge), warung dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan ekowisata. Ini tentunya dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.